Krisis Energi:
Negara Lain Panik,
BBM RI Tak Naik

Terima kasih. Ada sebuah pepatah lama. Kita terkadang tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan layar kita agar perahu kita bersama yang kita sebut Indonesia ini bisa sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ketahanan yang begitu kuat dari segi pangan, dari segi energi, dari segi air atau apa yang sering disebut oleh PBB, food energy and water resiliency. Di tengah dunia yang mungkin bergejolak, begitu bergejolak turbulensi dan tidak baik-baik saja, Indonesia memilih untuk mengakselerasi transformasi lewat butir transformasi budaya kerja. Bukan karena Indonesia mengalami kesulitan berat. Bukan karena fiskal kita tidak stabil. Bukan. Bukan karena kita tidak memiliki cadangan minyak. Bukan, bukan. Tapi kita ingin memastikan kelanjutan kestabilan kita. Kita ingin melanjutkan ketahanan kita bukan hanya untuk hari ini, tapi juga di masa depan.

Kita cermat. Kita menghitung. Karena dalam sebuah kebijakan itu ada dua aspek. Pertama persiapan. If you fail to plan, we plan to fail. Kita siapkan beberapa skenario-skenario dari yang terbaik. Seperti hasil hari ini misalnya Presiden Donald Trump mengatakan kita akan menyelesaikan konflik ini dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Harga minyak pun turun. Skenario terbaik selesai dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Kemudian ada mungkin skenario moderat. Dan juga ada skenario yang kurang baik. Semuanya dihitung dengan cermat dan tujuannya adalah memastikan kelanjutan stabilitas nasional. Memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya melindungi yang paling bawah, memampukan yang tengah, mendorong yang di atas.

Mungkin yang pertama kita pernah di posisi ini. Kita pernah mengalami ini ketika COVID misalnya. Bagaimana kita melakukan penghematan-penghematan. Kita juga pernah mengalami kenaikan harga minyak yang melonjak hingga 125 dolar per barel. Dan average-nya itu selama 4 bulan itu selalu di atas 110 USD mulai bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus di tahun 2022 ketika perang Ukraina dan Rusia sedang mencapai puncaknya. Di situ kita bisa melakukan efisiensi-efisiensi. Oleh sebab itu kita pun saat ini mengakselerasi transformasi-transformasi yang memang harus dilakukan. Pertama, mungkin tadi disampaikan oleh Prof. bagaimana dari B40 ke B50. Awalnya Presiden Prabowo menulis strategi transformasi bangsa, beliau menargetkan di tahun 2029. Ternyata ini harus lebih cepat lagi. Disampaikan bahwa di semester 2, di Juli 2026 ini, kita akan mulai melaksanakan B50 hingga akhir tahun dan melakukan efisiensi ataupun penghematan sebesar Rp48 triliun.

Kemudian dengan adjustment, bagaimana kita bekerja lebih efisien. Baik itu para ASN, meeting yang bisa diselesaikan lewat email, selesaikan lewat email. Keputusan-keputusan yang bisa diselesaikan lewat Zoom, selesaikan lewat Zoom. Agar cara kerja kita lebih efisien. Dan itu saja dari efisiensi ASN bisa dihemat Rp6 triliun. Dari kesadaran kolektif kita sebagai bangsa bahwa kita sedang mengalami turbulensi dunia, itu diprediksi bisa mencapai Rp-an triliun penghematan.

Ya, tentu yang pertama kita juga bisa melihat pengumuman resmi dari pemerintah dan tidak melakukan asumsi-asumsi. Itu yang pertama. Tapi mungkin saya mau akhiri seperti ini. Litmus test dari republik ini di tengah ketidakpastian global adalah bagaimana kita keluar dari tantangan ini lebih siap daripada sebelumnya. Bagaimana ketahanan energi hari ini lebih siap dan akan jauh lebih siap di masa depan. Karena kita telah membahas beberapa solusi yang akan diimplementasi. Bedanya apa? Karena kita sudah mengeset deadline-nya.

Iya. Jadi memang kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak melalui berbagai macam krisis. Jadi bukan hanya kali pertama kita menghadapi krisis. Kalau dalam historikal kita, 2005 waktu itu pernah ada guncangan, kemudian 2008, kemudian 2020 COVID dan di era sebelumnya juga ada guncangan-guncangan kepada harga. Jadi tadi kalau saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan bahwa kita memang sudah cermat dalam menghitung. Jadi yang pasti itu yang pertama memang tidak boleh panik. Jadi artinya bahwa kita realistis bahwa ini ada suatu perubahan. Pemerintah juga menginformasikan bahwa kita ini menghadapi suatu guncangan.

Namun di situ apakah dari sisi ekonomi terutama kebijakannya kita itu mau mengambil apa kemungkinan kenaikan harga dan sebagainya. Tadi ada simulasi-simulasi biasanya di dalam model yang dipilih oleh pemerintah. Nah, pemerintah sedang bimbang karena begini, kita masih mencermati apakah ini temporary atau permanen. Kalau saya lihat, kalau saya baca sebagai pandangan seorang ekonom, ini mau dilihat dulu permanen atau temporary. Nah, kalau misalkan itu permanen mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Nah, untuk harga sementara pemerintah masih melihat, harapannya temporary. Maksudnya kalau misalkan Trump sendiri menyatakan bahwa ingin mengakhiri konflik ini, nah itu kan harga harusnya tadi kembali stabil.

Jadi artinya bahwa tapi nanti in case ini jadi lebih panjang, apa permainan yang dilakukan oleh Trump dan di geopolitik ini, nah kita mungkin nanti ada kebijakan next-nya yang selanjutnya yang kita pilih tadi. Jadi ada menu-menu pilihan berdasarkan set of condition yang terjadi saat ini. Artinya pemilihan untuk menaikkan harga masih belum menjadi opsi utama di tengah kondisi seperti saat ini. Dan kita sudah melihat bahwa kita punya track record untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi sebelumnya.

Iya, mau enggak mau harus siap, karena memang tantangan yang ada, mau enggak mau kita harus beradaptasi. Nah, cuma memang harus disiapkan. Nah, kalau kami dari sudut ekonomi selalu bicaranya juga skala keekonomian. Jadi bagaimana satu skala keekonomian itu bisa segera tercapai. Dan kemudian yang kedua, jangan lupa dalam setiap hal yang baru itu kan kita butuh investasi. Biasanya ada capital expenditure yang kita keluarkan. Jadi kalau kita misalkan apapun itu, bukan hanya bicara B50, kita bertransisi ke mobil listrik, bertransisi ke geothermal, bertransisi ke rooftop dan lain sebagainya, itu pasti butuh adanya infrastruktur baru, entah converter atau entah alat baru dan sebagainya. Nah, itu kan tentu harus ada pengeluaran.

Kalau kita bicara di level konsumen atau perusahaan, mereka harus mengeluarkan biaya awal capital expenditure untuk melakukan itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kesiapan dari sisi masyarakat tadi misalkan untuk membeli kompor listrik, untuk membeli motor listrik, untuk membeli mobil listrik dan seterusnya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga. Ini kan antara kacamata policy maker dengan perusahaan atau rumah tangga yang akan melakukan. Nah, itu pasti kita bicara kesiapan dari pendanaan atau pembiayaan untuk membeli starting point yang tadi, infrastruktur seperti itu. Nah, makanya ada insentif-insentif yang diberikan. Kemarin sudah untuk mobil listrik seperti diberikan pembebasan PPN.

Nah, cuma balik lagi di sisi fiskal pasti Kementerian Keuangan juga akan melakukan review sejauh mana ini akan mempengaruhi defisit APBN dan seterusnya. Tapi kan tadi ada efisiensi yang dihasilkan, 48T, 6,2T dan seterusnya. Nah, itu mungkin bisa dialokasikan. Nah, kalau kita lihat struktur APBN kita, 35 triliunan itu untuk pengembangan energi baru terbarukan.

Satu hal lagi — undang-undang EBT itu sampai sekarang belum disahkan. Nah, itu yang kita dari 5 tahun yang lalu membahas RUU EBT ini belum juga. Nah, bagaimana dari pemerintah sendiri, karena tanpa adanya undang-undang itu ataupun peraturan-peraturan turunan biasanya juknis-juknis untuk insentif juga menjadi terganggu. Jadi kerangka regulasinya juga harus dipersiapkan. Kita bicara macam-macam tujuan, visi itu sangat setuju. Tapi again di dalam implementasi kita butuh kerangka regulasi, kerangka pendanaan, dan kerangka operasional. Nah, untuk menjalankan ini menjadi lebih implementable lagi, itu tadi butuh dukungan dan untuk masyarakat edukasinya juga jangan lupa bahwa tujuannya ini bersama-sama kita di satu perahu yang sama, kita harus mengubah tadi lifestyle dan sebagainya.

Jadi kebijakan yang bertahap intinya, dan kemudian dengan sosialisasi dan edukasi yang terukur. Jadi kita bersama-sama di satu perahu, ada kesadaran bersama dan kemudian kita betul-betul harus menjadikan ini suatu momentum. Karena selalu kita dari dulu ingin mengakselerasi EBT ini, tapi biasanya kalau harga minyak murah, kita jadi agak lambat lagi akselerasinya. Biasanya nanti ingat lagi kalau diingatkan lagi dengan kejadian seperti ini. Nah, ini harapannya momentum ini menjadikan kita sadar bahwa inilah saatnya kita transisi ke energi baru terbarukan, at all cost kita harus siapkan. Jadi jangan maju mundur lagi nanti kalau harga minyak turun lagi. Karena misalkan begini, 2022 kita menikmati tren harga minyak dalam 4 tahun ini turun terus. Nah, itu biasanya kita jadi agak lambat dalam melakukan akselerasi. Jadi pengalaman geopolitik ini menunjukkan bahwa dunia yang semakin fluktuatif, yang semakin tidak pasti, itu kita memang harus melakukan transisi ini.

Nah, terus tapi cermatnya bagaimana dari sisi APBN tetap terjaga? Bahwa tidak mungkin semuanya disubsidi. Mungkin harapan 50% tapi kan kita juga ada realitasnya. Bertahap. Kita harus ada terobosan-terobosan kebijakan. Misalkan ada salah satu produsen mobil listrik, dia itu bukan menjual, tapi dia sewa beli. Jadi menyewa, karena kalau menjual kan itu mahal capex-nya. Nah, jadi ada inovasi car sharing atau sewa beli. Itu inovasi-inovasi seperti itu mungkin bisa dan masyarakat yang penting promote dulu, kenal dulu. Nah, mungkin subsidi di awal 10% itu juga bisa dilakukan bertahap dan sesuai dengan kemampuan, tapi terus konsisten.

Saya pikir ini sudah yang kesekian kali ya, kita sampaikan kepada publik bahwasanya dari beberapa indikasi yang kita lakukan, kita masih mempertahankan daya beli daripada masyarakat. Oke. Kita tahu bahwa dua asumsi ekonomi makro kita berubah, kurs berubah, ICP juga berubah. Maka kita juga mengerti bahwasanya kekuatan daripada APBN itu pasti akan teruji di sini. Maka pilihan yang diambil oleh pemerintah, pilihan yang bijak, karena tidak ingin mengerek inflasi dan juga daya beli dipertahankan. Namun demikian yang mesti dipelajari oleh masyarakat adalah bahwa kita dalam situasi yang sulit tetapi pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan itu. Berarti apa? Berarti ada satu tugas yang masyarakat juga harus lakukan. Melakukan penghematan, melakukan efisiensi. Apalagi itu sudah menjadi norma dari beberapa negara tetangga kita. Jadi sikapilah kebijakan daripada pemerintah itu dengan sikap pola hidup yang lebih efisien, lebih hemat juga.

Saya tidak melihat Pak Bahlil bilang begitu. Pak Bahlil bilang bahwa subsidi dan non subsidi tidak naik. Iya betul. Jadi itu yang mesti dipegang dulu. Nanti harapannya adalah bahwa di saat kita masih menikmati harga seperti sekarang sementara tetangga-tetangga kita sudah tinggi, maka kita harus merubah perilaku tadi. Jadi kalau saya mensitir misalkan, kita mendorong untuk menuju kepada mobil umum, angkutan umum. Per penumpang dia empat kali lebih efisien dibandingkan kalau itu menggunakan mobil pribadi. Dan kita harus lihat, di DKI saja itu 19,5% adalah mobil umum, sementara yang pribadi masih 70%. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks efisiensi, kalau mobil pribadi kita migrasi menjadi mobil umum, efisiensinya tambah dan masyarakatnya juga dia tidak akan mengeluarkan uang per penumpang yang lebih mahal.

Di Dewan Energi Nasional kita itu kan satu institusi yang terdiri dari beberapa kementerian. Kementerian Perhubungan salah satunya. Di dalam analisa Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa kita harus dorong besar untuk supaya kita mengalihkan dari mobil pribadi ke mobil umum. Itu PR bagi kami.

Yang paling penting sebetulnya karena ini berkaitan dengan fiskal, 1 juta itu adalah kita impor. 600 ribu itu adalah produksi dalam negeri. Walaupun masih ada bagian daripada KKKS yang akhirnya bisa dipakai untuk domestik. Tapi paling tidak PR kita adalah 1 juta barel. Ini 1 juta barel itu tidak semuanya dalam bentuk crude, ada sekitar 153 juta sendiri itu dalam bentuk crude, sisanya adalah BBM. Sekarang kalau kita melihat adanya konversi tadi, kita harapkan tidak 1,6 lagi. Kita berharapkan ke depan itu mungkin menjadi 1,2 menjadi satu. Nah, sehingga defisit kita tidak besar. Maka kena-apa, kita mengkonversi kendaraan itu di dalam rangka untuk menekan daripada impor tadi.

Jadi begini, di Dewan Energi Nasional itu kebetulan salah satu tupoksinya adalah melakukan pengawasan di sektor energi yang sifatnya lintas sektor. Jadi kita diskusikan, ide daripada pemerintah untuk B50 tentunya akan kita usahakan supaya itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik tanpa ada keluhan. Maka kenapa manufacturers juga sangat penting untuk memahami. Jadi manufacturers yang di Jepang ataupun kalau di Indonesia kita punya Pindad, bisa mengadjust supaya B50 itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik. Karena kita coba undang juga Gaikindo, karena mereka yang mengatakan spare part-nya sering ganti misalkan. Nah itu kan keluhan-keluhan yang kita tampung. Di samping itu juga kita berbicara dengan Kementerian Pertanian, karena peningkatan menjadi B50 otomatis CPO-nya ketarik ke transportasi. Padahal kita the biggest CPO exporter. Bagaimana meningkatkan produktivitas. Dan kalau produktivitasnya juga ditingkatkan, terutama misalkan yang selama ini dikelola oleh masyarakat itu sekitar 40%. Kalau dia bisa sampai 5 ton per hektar atau bisa lebih daripada itu, maka itu akan bagus sehingga B50-nya jalan tetapi posisi Indonesia untuk CPO-nya juga bagus.

Maka hal-hal yang seperti ini menurut saya kontribusinya besar terhadap ketergantungan kita pada impor. Maka kenapa program ini mesti kita dorong, tetapi akses daripada program ini terutama kepada performance daripada kendaraan dan lain sebagainya itu harus diperhatikan baik oleh manufacturer, diperhatikan juga oleh pengguna daripada mobil yang BBM-nya menjadi B50, supaya tidak ada awareness dari masyarakat. Nantinya bisa menggunakan hal ini dan tujuan ataupun capaian untuk surplus solar ini benar-benar bisa tercapai khususnya di tahun 2026 ini.

Iya. Menanggapi situasi ini kalau kita lihat dari sisi energi sebetulnya Indonesia itu di sisi yang tahan. Kalau bicara angka kita di posisi angka 6,64. Ketahanan energi kita di rentang 6 sampai 8 itu tahan. Jadi kita pada posisi yang bisa menyiapkan diri kita. Nah, saya rasa apa kebijakan yang sudah diambil itu sudah tepat. Kita juga berhitung, berhitung konsumsi energi kita berapa. Lalu kita memproduksi bisa memproduksi berapa dan kita juga mempunyai sumber bahan baku yang luar biasa dari sumber daya alam kita dari nabati, terus produksi minyak kita juga ada. Jadi ini yang menumbuhkan ketahanan kita dan kita punya potensi yang luar biasa terutama masuk ke masalah energi yang sekarang fosil malah meningkat harganya. Ini di sisi lain kita bisa melihat bahwa renewable energy juga menjadi satu hal yang sangat kompetitif.

Kami sudah bergerak melakukan program B40 itu sudah dari awal tahun 2025, salah satu upaya untuk mengurangi impor. Lalu kita juga dorong electric vehicle. Electric vehicle kita pastikan berbagai perizinan mudah. Lalu bahkan sampai tahun kemarin kita sudah melakukan konversi kendaraan listrik terutama roda dua. Nah, ini arahan dari Pak Presiden, ada roda 4 segala macam sudah bisa masuk. Nah, ini kita juga berupaya untuk mendorong penggunaan electric vehicle tentunya. Lalu di sisi lain lagi kita sedang berhitung ini dengan bioetanol juga untuk mengurangi impor bensinnya. Jadi itu salah satu upaya-upaya yang kita lakukan. Bahkan dari tadi sudah disinggung kompor listrik. Jadi pemakaian listrik itu konsumsi listrik per kapita sekarang kita itu baru di 1.500. Kalau negara maju itu sudah 7.000 sampai 10.000 per orang.

Jadi konsumsi energi itu memang perlu ditingkatkan untuk menjadi negara maju. Tetapi di lain sisi kita harus berhemat juga dan energi kita diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan juga dengan efisiensi energi. Misalnya kalau lampu-lampu yang biasa digunakan di gedung tidak terlalu dipakai pada siang hari, itu sudah menekan biaya subsidi BBM di sektor ketenagalistrikan. Itu salah satu hal yang nyambung dan kita melihat efisiensi energi ini perlu dimasifkan. Karena saat ini kita baru merasakan ternyata AC itu juga sangat berpengaruh, itu makan boros energi. Nah, kita harus adjust itu agar di ujung untuk suplai ketenagalistrikannya ini karena juga menggunakan fosil bisa berkurang.

Ini kan kalau ibu-ibu juga banyak memasak. Kalau saya melihatnya, sektor menengah ke atas, penggunaan LPG non subsidi juga perlu dikurangi dan beralih ke listrik maupun penggunaan natural gas. Kalau saya melihatnya, natural gas itu sekarang sudah bisa diproduksi banyak dari industri kelapa sawit yang punya limbah 60%-nya itu POME. Jadi itu limbah cair kelapa sawit bisa dikonversi menjadi biogas dan biogas ini bisa dipiping masuk di jargas. Nah, jargas kita itu sudah mulai tersambung dari Sumatera ke Jawa juga. Jadi ini salah satu potensi yang bisa kita akselerasi untuk penggunaan gas di sektor natural gas di sektor rumah tangga juga. Dan saya melihatnya nanti kalau kita juga bicara pembangkit listrik tenaga sampah, sekarang sampah itu juga bisa menghasilkan biogas. Jadi upaya-upaya konversi energi ini yang di mana kita selama ini bergantung kepada impor itu harus bisa kita produksi sendiri dari sektor masak-memasak seperti itu. Nanti dari sektor ketenagalistrikan, transportasi juga banyak juga bisa menggunakan listrik yang diproduksi sendiri terutama menggunakan renewable energy. Kita punya surya, angin dan lain sebagainya, itu harus dimanfaatkan.

Saat ini kita sudah melakukan uji. Untung pada saat kemarin bulan Desember tahun lalu kita sudah start uji untuk enam sektor. Jadi sektor otomotif, sektor maritim perkapalan, sektor perkeretaapian, lalu genset, alat pertanian, dan satu lagi pertambangan. Dan saat ini kita sudah sampai kepada uji otomotif yang sebentar lagi selesai pada bulan Mei, dan tambang baru saja selesai. Nah, sektor tambang pertambangan ini kita sudah selesai di minggu ini. Ujinya 1.000 jam. Lalu alsintan semua traktor ikut. Jadi kali ini kita uji road test B50 itu sudah menggunakan berbagai kendaraan. Tadinya mungkin hanya empat. Tahun lalu waktu B40 ujinya hanya empat, kita sekarang 19 kendaraan. Berbagai uji yang di kapal pun kita real kapal, enggak lagi cuma engine. Jadi ini semua kita lakukan dan mudah-mudahan di bulan Mei akan sudah selesai semua kecuali memang kereta. Nah, kereta karena ada angkutan lebaran sehingga baru mulai di bulan ini kita akan sampai dengan Oktober. Mudah-mudahan nanti sesuai, ujinya sudah selesai, kita bisa persiapan. Memang sekarang sedang persiapan untuk menghitung volume B50 yang diperlukan. Jadi mudah-mudahan bisa. Oke, kita harus adaptif dan resilien.

Saat ini kita menghasilkan berbagai regulasi yang memang mendukung masalah terobosan. Jadi waktu itu kita masukkan ke dalam rancangan Undang-Undang EBET itu, ada beberapa item-item yang kita dorong karena belum ada renewal. Ini kita masukkan ke PP, Peraturan Pemerintah, lalu ada ke Perpres, termasuk sampah sudah ke Perpres. Lalu masalah akselerasi dari renewable energy ini, kan biasanya renewable energy itu karakternya berasal dari lokasi yang susah. Misalnya geothermal di gunung, terus PLTS di lahan terbuka. Nah, ini evakuasinya memerlukan jaringan. Nah, investasi di jaringan kita masukkan di RUPTL. Lalu sewa jaringan antar wilayah usaha sekarang sudah bisa. Jadi itu sedang kita masukkan ke revisi PP juga.

Nah, seperti itu sudah masuk beberapa. Nah, sekarang juga masih tentang karbon. Tentang karbon ada di RUU EBET juga. Sekarang sedang kita bahas untuk Perpresnya sudah ada kemarin Perpres 110. Nah, itu terus kita turunkan menjadi peraturan menteri yang nanti karbon-karbon wilayah energi ada wewenangnya di Kementerian ESDM. Jadi itu yang baru kita akselerasi terus termasuk misalnya di Satgas Transisi Energi — Pak Menteri Bahlil menjadi ketua. Nah, di dalamnya kita membahas misalnya seperti B50 ini termasuk jadi biofuel, program B50, program bioetanol, lalu program konversi kendaraan listrik, lalu satu lagi mengenai PLTS yang 100 GW. Kita sedang identifikasi detail dan di sini akan mengeluarkan Perpres juga. Jadi, kita sedang akselerasi bagaimana menerobos itu karena undang-undang memang cukup makan waktu, jadi dipercepat dengan yang saat ini bisa dilakukan.

Betul. Dari energi baru terbarukan, investasi itu terus naik, tetapi memang pertumbuhan ekonomi perlu energi yang affordable harganya. Jadi itu salah satu yang kita lihat dan juga kita dorong terus pemakaian energi baru terbarukan. Karena di sisi kalau kita melihat potensi kita dari renewable energy yang intermittent seperti angin dan surya, kita punya hidro dan geothermal itu selalu disebut, dan ini baseload, ini salah satu pengganti diesel yang sangat bisa langsung masuk. Kita juga berharap biodiesel ini tidak komit dengan makanan, kita bicara bioetanol juga begitu. Kalau ketahanan kita di nilai 6,64 itu mendekati 7, kita harus naik ke 8.

Saya terakhir pakai RON 92 Pertamax. Non subsidi.

Saya lebih memperhatikan mesin motor saya. Pertama saya menyesuaikan motor yang saya pakai.

Sebagian mungkin lebih banyak dipakai subsidi daripada non subsidi. Karena pertimbangan dari segi harga mungkin lebih masuk kalau buat teman-teman.

Saya biasa isi bensin 1 hari Rp60.000. Untuk pendapatan kita bicara kotor ya. Di angka Rp200.000.

Tentu ada dari saya pribadi, apalagi dengan isu kenaikan BBM. Paling kita bicara kalau misalkan BBM naik, kita pasti mikirnya tarifnya juga akan naik. Harapan kita seperti itu. Jadi semakin besar pengeluaran, semakin juga seimbang dengan pendapatan.

Tapi kemarin pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa belum ada kenaikan BBM baik yang subsidi maupun non subsidi. Ya, saya pertama sangat bersyukur dengan tidak jadinya kenaikan BBM ini. Jadi pengeluaran bisa disesuaikan masih seperti biasa.

Betul. Kalau menurut saya pribadi, ini langkah baik karena untuk mengurangi ketergantungan dengan BBM dan juga untuk mengantisipasi polusi. Mengurangi polusi untuk di perkotaan itu sendiri. Cuma kalau kita bicara untuk kita sendiri untuk ke motor listrik, apakah uangnya ada? Mungkin untuk saat ini belum mencukupi. Nah, gimana caranya untuk bisa mendukung itu dengan sukses? Ya, satu kembali ke pemerintah itu sendiri. Kalau kita harapannya, kalau misalkan mau diperalihkan dari BBM ke listrik, subsidinya dalam artian kita harus ada seperti bantuan langsung dari pemerintah. Insentif, entah insentifnya ataupun entah di harga unit. Kalau kita bicara motor, mungkin ada pengurangan dari harganya itu sendiri. Terus kesiapan-kesiapan itu sendiri. Kalau kita bicara sekarang di Jakarta sendiri untuk SPKLU sudah mencukupi. Tapi kalau kita bicara di daerah, kayaknya masih sangat minim.